Mahalnya ongkos biar bisa masuk kerja

Sering kita dengar laporan dari Pemerintah tentang keberhasilan mereka menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat. Laporan seperti ini rutin diumumkan dengan berbagai motif dibelakangnya, baik itu motif murni memberikan informasi kepada publik tentang kondisi nyata di masyarakat maupun motif untuk mengangkat citra pemerintah sehingga terkesan ‘berhasil’.

Saat mendengar laporan yang diumumkan tersebut saya malah cenderung bertanya-tanya apakah benar bahwa setiap tahun pemerintah berhasil menekan jumlah pengangguran seperti yang didengungkan dalam laporan tahunan?

Pertanyaan ini muncul karena sejauh yang saya amati di lapangan, bahwa semakin hari untuk mencari pekerjaan di sektor formal itu terasa sulit. Kalaupun ada lowongan pekerjaan, umumnya hanya bisa sistem outsourcing, ada koneksi atau menggunakan uang pelicin.

Realitas di masyarakat seperti itu. Tadi adik saya memberitahu bahwa temannya membayar 1,5 juta rupiah untuk masuk menjadi karyawan di suatu pabrik di Tangerang. Dan pada tahun terakhir-terakhir ini sepertinya yang begitu sudah menjadi lumrah. Kawan saya bercerita, bagaimana orang-orang yang dia kenal yang berasal dari jawa harus menyerahkan sejumlah uang kepada salah seorang ‘jaro’ di daerah setempat dimana mereka hendak melamar.

Begitulah kondisi yang terjadi sekarang. Ingin bisa masuk kerja di swasta sudah harus mengeluarkan sejumlah uang, dahulu ini hanya terjadi apabila seseorang hendak melamar menjadi aparatur negara (PNS). Tetapi justru kebalikannya, penerimaan CPNS sekarang berlangsung terbuka dan bebas biaya sedangkan di swasta semakin menjadi-jadi.

Itulah ironi yang terjadi yang menunjukkan bahwa program-program pembangunan pemerintah dalam menekan angka pengangguran belum berjalan atau belum menyentuh sektor riil karena penyerapan tenaga kerja tidak bisa dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Related posts:

1. Peluncuran QRC Metro Tangerang